Selong – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada pagi hingga siang hari ini. Kegiatan berlangsung di Aula Green Hayaq, Selong.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Samsat, Kepala Jasa Raharja, Polres Lombok Timur, Bank NTB Syariah Pusat, para Kepala OPD terkait, seluruh Camat se-Kabupaten Lombok Timur, serta perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergitas lintas OPD dan pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi Opsen PKB dan BBN-KB.
Ia menggambarkan sinergi tersebut seperti mendayung perahu secara bersama dan terkoordinasi, di mana tujuan akan lebih cepat dicapai dibandingkan jika masing-masing pihak bergerak sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Menurutnya, sinergitas yang dibangun secara terencana akan mampu memberdayakan potensi daerah secara optimal serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
Selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah dapat mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi demi kepentingan pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Timur, Muksin, SKM, MM, menyampaikan bahwa Opsen PKB dan BBN-KB merupakan sektor yang sangat strategis dan menjadi salah satu tulang punggung Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Opsen PKB dan BBN-KB memiliki peran penting dan potensi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaannya semakin optimal dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antarinstansi untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur.
