Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur melaksanakan rapat rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2025 pada pagi hari ini, bertempat di Café Titik Ketemu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda, Bapak Muksin, S.Km., M.M., dan dihadiri oleh jajaran Bapenda sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akurasi data serta optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat rekonsiliasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala PLN UP3 Selaparang, General Manager ULP PLN Selong, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan PPJ yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal strategis, di antaranya penyelarasan dan validasi data pelanggan serta tagihan listrik, evaluasi realisasi penerimaan PPJ tahun sebelumnya, serta proyeksi dan target penerimaan PPJ Tahun 2025. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam proses pemungutan, pelaporan, dan pengawasan PPJ.
Kepala Bapenda, Bapak Muksin, S.Km., M.M., menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Bapenda, PLN, dan perangkat daerah terkait guna memastikan keakuratan data serta efektivitas mekanisme pemungutan PPJ. Dukungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan juga dinilai strategis dalam pengawasan pemanfaatan penerangan jalan umum di wilayah daerah.
Melalui rapat rekonsiliasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Bapenda berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan koordinasi dengan seluruh pihak terkait demi mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
